Target Penerimaan Pajak 2015


Pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi penerimaan (budgeter) dan dan fungsi mengatur (reguler). Fungsi penerimaan adalah fungsi pajak sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran negara sedangkan fungsi mengatur adalah sebagai cara atau alat untuk mengatur kebijakan di bidang sosial ekonomi. Saat ini fungsi mengatur belum sepenuhnya diperhatikan sehingga pajak yang diterapkan belum maksimal. Fungsi-fungsi tersebut harus dijalankan dengan seimbang agar tujuan pajak dapat dicapai, baik untuk menghimpun penerimaan ataupun untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menggandeng Badan Reserse Kriminal Mabes Polri untuk mengamankan penerimaan pajak. Saat ini, masih banyak wajib pajak (WP) orang pribadi dan badan yang belum memenuhi kewajibannya.

Pada kesempatan yang sama, Kabareskrim Suhardi Alius menambahkan, realisasi penerimaan pajak masih jauh potensi yang ada. Ia melaporkan dari sekitar 40 juta WP orang pribadi, baru 25 juta yang patuh membayar pajak.

Kepala Bareskrim Polri Suhardi Alius mengungkapkan, dari data yang dimiliki pihak kepolisian, saat ini terdapat sekitar 11.000 pemegang izin tambang di Indonesia. Sementara, pengusaha yang mangkir membayar pajak mencapai sekitar 9.000 wajib pajak (WP).

Untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan, SBY mengatakan, perlu diimplementasikan berbagai kebijakan insentif pajak, meliputi peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak, pajak ditanggung pemerintah untuk pengembangan sektor tertentu, serta pemberian pembebasan pajak (tax holiday) dan pengurangan pajak (tax allowance) untuk menstimulasi tumbuhnya sektor strategis.

Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 1.762,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2015. Target pendapatan negara ini terus meningkat dan didominasi dari penerimaan pajak.

Jasa Akunting di Jakarta

Read Users' Comments (0)

Jasa Akuntansi Pajak di Jakarta

jasa akuntansi pajak di jakarta


Jasa Accounting Services untuk usaha jasa dan perdagangan

Anda kesulitan mengerjakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan.....

Kami siap membantu anda dalam mengerjakan akuntansi baik secara manual maupun dengan menggunakan software akuntansi seperti Zahir & Myob.
Kami juga menyediakan jasa untuk merancang aplikasi sederhana dengan menggunakan Microsoft Excel yang disesuaikan dengan kebutuhan anda.
Melayani juga pengolahan data usaha lainnya dengan Microsoft Excel.

Berikut adalah layanan jasa akuntansi yang kami berikan :
  1. Jasa Pembuatan Laporan Keuangan
  2. Kami akan memberikan konsultasi Bidang Akuntansi - Penyusunan laporan keuangan - Penyusunan dan pembenahan sistem akuntansi.
  3. Konsultasi Pajak
  4. Kami akan memberikan konsultasi pajak dan memberikan saran, seperti yang diminta oleh Perusahaan, dimana pandangan dan interpretasi aturan dan peraturan umum khususnya ketentuan-ketentuan yang relevan dengan usaha Perseroan.
  5. Jasa layanan AUDIT
  6. Kami akan memberikan suatu bentuk layanan yang berfungsi membantu manajemen untuk memperoleh keyakinan bahwa semua kebijakan manajemen dipatuhi sehingga secara keseluruhan pegawai dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis.
Layanan perpajakan meliputi :
  1. Perhitungan, pengisian SPT & SSP
  2. Pelaporan Pajak Bulanan dan Tahunan / masa semua kewajiban perpajakan
  3. Pembuatan SPT Tahunan Orang Pribadi untuk owner
  4. Tax Review
  5. Tax Consulting
  6. Pendampingan, Pemeriksaan dan Keberatan Pajak
  7. Tax Refund

Read Users' Comments (1)komentar

Konsultasi Perpajakan



Guna mendukung pelaksanaan sistem self assesment dalam pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak secara murni dan konsisten, sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemerintah mengeluarkan ketentuan yang mewajibkan pihak lain (instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain) memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktoran Jendral Pajak (DJP).

Ketentuan mengenai kewajiban memberikan data dan informasi perpajakan pihak lain itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian Dan Penghimpunan Data Dan Informasi Yang Berkaitan dengan Perpajakan, yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada 27 Februari lalu.

“Tujuan pemberian dan penghimpunan Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan adalah untuk membangun data perpajakan sebagai dasar pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh masyarakat,” bunyi penjelasan dalam PP Nomor 31 Tahun 2012itu.

Adapun Data dan Informasi yang wajib diberikan kepada Direktorat Jendral Pajak adalah Data dan Informasi yang berkaitan dengan kekayaan atau harta (termasuk yang berkaitan dengan pertanahan, bangunan, kendaraan, surat berharga, dan simpanan di bank); utang (utang bank atau utang obligasi); penghasilan (termasuk transaksi penjualan saham dan obligasi, transaksi kendaraan, atau transaksi penjualan tanah dan bangunan); biaya yang dikeluarkan (rekening listrik, telepon, pembayaran kartu kredit, pembelian kendaraan, dan pembayaran biaya bunga); transaksi keuangan (yang berkaitan dengan lalu lintas devisa melalui perbankan dan/atau penyedia jasa keuangan); dan kegiatan ekonomi (terkait perizinan, ekspor dan impor, penanaman modal, hasil lelang, termasuk keimigrasian dan kependudukan) kesemuanya menyangkut orang pribadi atau badan.

Instansi pemerintah yang dikenakan wajib memberikan Data dan Informasi, sesuai PP Nomor 31 Tahun 2012itu, meliputi: Kementetian; lembaga pemerintah non kementerian; instansi pada pemerintah provinsi; instansi pada pemerintah kabupaten/kota; dan instansi pemerintah lainnya. Sedang lembaga yang wajib memberikan Data dan Informasi adalah: lembaga negara; lembaga pada pemerintah provinsi; lembaga pemerintah pada kabupaten/kota; lembaga pemerinrat lainnya; dan lembaga non pemerintah.

Sedangkan asosiasi yang wajib memberikan Data dan Informasi adalah KADIN, Himbara, Perbanas, IAI, Apindo, Gapkindo, HIPMI, IKPI, Gapeksi, dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia. Adapun mengenai pihak lain akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Kewajiban memberikan jenis Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Dirjen Pajak ini berlaku secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan berlaku dalam jangka 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian jenis Data dan Informasi yang wajib diberikan dan tata cara penyampaiannya.

“Rincian jenis Data dan Informasi harus diberikan dalam bentuk elektronik, dan dalam hal belum tersedia dalam bentuk elektronik dapat diberikan dalam bentuk non elektronik, yang dapat disampaikan secara online atau secara langsung (manual(,” bunyi Pasal 5 Ayat 1,2,3 PP Nomor 31 Tahun 2012

PP ini juga menegaskan, bahwa dalam hal Data dan Informasi yang diterima tidak mencukupi, Dirjen Pajak berwenang menghimpun Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya peristiwa yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, dengan memperhatikan ketentuan tentang kerahasiaan atas Data dan Informasi dimaksud.

“Pejabat Dirjen Pajak yang berwenang mengelola Data dan Informasi, wajib merahasiakan Data dan Informasi yang diterima dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain, kecuali untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,” tegas pasal 8 PP Nomor 31 ini.

Read Users' Comments (0)

Jasa Konsultan Akunting | Akuntansi Laporan Keuangan

JASA PEMBUATAN MANAJEMEN SISTEM AKUNTANSI, LAPORAN KEUANGAN & PERHITUNGAN PAJAK





Kami siap membantu anda dalam hal penyusunan laporan keuangan perusahaan, tarif kami murah dan sesuai kebutuhan perusahaan, kami membantu dalam bidang perpajakan, pengisian SPT, SSP masa dan sebagainya. Kami siap membantu Anda, baik usaha kecil, menengah dan skala besar.

Deskripsi Produk :

Adapun jasa yang kami tawarkan adalah:

1. Pembuatan Laporan Keuangan baik bulanan dan tahunan , dalam bentuk :
• Buku Besar ( General Ledger )
• Laporan Laba Rugi ( Income Statement )
• Neraca ( Balance Sheet )

2. Perhitungan dan Pelaporan Pajak Bulanan
• PPh pasal 21
• PPh pasal 22
• PPh pasal 23
• PPh pasal 25
• PPN

3. Perhitungan dan Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan Badan.
4. Laporan Perubahan Modal
5. Laporan Arus Kas
6. Analisa Keuangan
7. Analisa Anggaran
8. Software akuntansi

Konsultan Akuntansi dan Keuangan, Audit Keuangan, Konsultan Audit, Konsultan Software akuntansi, Konsultan Accounting, Konsultan Sistem Akuntansi, Konsultan Financial, Konsultan Pajak, Konsultan Akunting dan Financial, Konsultan Pajak, Accounting Management System Consultant, Konsultan Pajak, Konsultan Laporan Keuangan dan Neraca Keuangan, Konsultan Penyusunan Anggaran, konsultan pembukuan dan Keuangan, Jasa Sistem Akuntansi, jasa Laporan Pajak.

Dapat menghubungi kami :

Scantax Management
Jl Batu Ampar 3 No 26A Kramat Jati
Jakarta Timur, DKI Jakarta
Indonesia, 13250

Phone : 021-71204633
HP : 081294905257
Website & email :
Blog : http://konsultan-keuangan-pajak.blogspot.com
Email : lukman.integra@gmail.com

Read Users' Comments (3)

Pemakai Laporan Keuangan

PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Menurut Drebin et. al (1981):

1. Pembayar pajak
2. Pemberi dana bantuan
3. Investor
4. Pengguna jasa
5. Karyawan/pegawai
6. Pemasok
7. Dewan legislatif
8. Manajemen
9. Pemilih
10. Badan pengawas

Pemakai lain: Lembaga pemerintah, masyarakat, regulator, kelompok politik, generasi yad, serikat dagang sektor publik, konstituen dll.

HAK & KEBUTUHAN PEMAKAI LK

Hak pemakai laporan keuangan:

1. Hak untuk mengetahui
- Mengetahui kebijakan pemerintah
- Mengetahui keputusan yg diambil pemerintah
- Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan & Keputusan tertentu.
2. Hak utk diberi informasi, meliputi hak utk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan tertentu yg menjadi perdebatan publik.
3. Hak utk didengar aspirasinya

Hak ini muncul sbg akibat konsekuensi pertanggungjawaban & pengelolaan publik (accountability & stewardship).

Kebutuhan Pemakai Laporan Keuangan:

1. Masyarakat pengguna pelayanan publik.
Biaya, harga, & kualitas pelayanan.
2. Masyarakat pembayar pajak & pemberi bantuan
Penggunaan dana
3. Kerditur & Investor
Menghitung tingkat risiko, likuiditas, & solvabilitas
4. Parlemen & Kelompok Politik
Pengawasan, mencegah bias LK & penyelewengan
5. Manajer Publik
SIM, perencanaan, pengendalian, & pengukuran kinerja
6. Pegawai
Informasi gaji & manajemen kompensasi

Read Users' Comments (0)

Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan

TUJUAN & FUNGSI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

1. Kepatuhan & Pengelolaan
2. Akuntabilitas & Pelaporan Retrospektif
3. Perencanaan & Informasi Otorisasi
4. Kelangsungan Hidup
5. Hubungan Masyarakat
6. Sumber Fakta & Gambaran



Pada unit Pemerintahan, tujuan umum akuntansi & LK:

1. Memberikan informasi yg digunakan dlm pembuatan keputusan ekonomi, sosial, & politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (accountability) dan pengelolaan (stewardship).
2. Memberikan informasi yg digunakan utk mengevaluasi kinerja manajerial & organisasi.

Tujuan secara rinci:

1. Memberikan informasi keuangan utk menentukan & memprediksi aliran kas, saldo neraca, & kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
2. Memberikan informasi keuangan utk mementukan & memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan & perubahan-perubahan yg terjadi di dalamnya.
3. Memberikan informasi keuangan utk memonitor kinerja, kesesuaiannya dg peraturan perundangan, kontrak yg telah disepakai, & ketentuan lain yg disyaratkan.
4. Memberikan informasi utk perencanaan & penganggaran, serta utk memprediksi pengaruh akuisisi & alokasi sumber daya thd pencapaian tujuan operasional.
5. Memberikan informasi utk mengevaluasi kinerja manajerial & organisasional:

a. Utk menentukan biaya program, fungsi, & aktivitas shg memudahkan analisis & melakukan perbandingan dg kriteria yg telah ditetapkan, membendingkan dg kinerja periode sebelumnya, & dg kinerja unit pemerintah lain.
b. Utk mengevaluasi tingkat ekonomi & efisiensi operasi, program, aktivitas, & fungsi tertentu di unit pemerintah.
c. Utk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas, & fungsi, serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan & target.
d. Utk mengevaluasi tingkat pemerataan & keadilan.

Tujuan Laporan Keuangan untuk organisasi non bisnis juga terdapat dalam SFAC No. 4 (hal.28) dan PSAK No. 45.

Tujuan utama Laporan Keuangan dalam PSAK No. 45 adalah utk menyediakan informasi yg relevan utk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, & pihak lain yg menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba.

Informasi LK digunakan untuk:

1. Membandingkan kinerja keuangan aktual dg yang dianggarkan.
2. Menilai kondisi keuangan & hasil-hasil operasi.
3. Membantu menentukan tingkat kepatuhan thd peraturan perundangan.
4. Membantu mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.

Read Users' Comments (1)komentar

Perbedaan Laporan Keuangan

Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik



LUAS PENGUNGKAPAN YG DIPERLUKAN

1. Fokus pengukuran & dasar akuntansi pembuatan laporan
2. Kebijakan menghapus/menghentikan aktivitas internal unit kerja pada laporan aktivitas
3. Kebijakan kapitalisasi aktiva & menaksir umur ekonomi aktiva tersebut utk menentukan biaya depresiasinya.
4. Deskripsi jenis transaksi yg masuk penerimaan program & kebijakan alokasi biaya tidak langsung kepada suatu fungsi atau unit kerja dlm laporan aktivitas.
5. Kebijakan pemerintah dlm menentukan pendapatan operasi & non operasi.
6. Pemerintah harus mengungkapkan secara detail dlm catatan LK tentang aset modal & utang jangka panjang.

EFEK LAPORAN KEUANGAN YANG BURUK

1. Menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik (pemerintah).
2. Investor akan takut menanamkan modalnya karena LK tidak dapat diprediksi sehingga meningkatnya risiko investasi.
3. Pemberi donor akan mengurangi atau menghentikan bantuannya.
4. Kualitas keputusan menjadi buruk.
5. LK tidak dapat untuk mengukur kinerja
6. LK tidak dapat diaudit.

Read Users' Comments (0)